Update.com| Saat ini Pemerintahan Provinsi (Pemprov)  DKI bisa ikut mengurus persoalan stasiun yang ada di Jakarta. Karena hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bersyukur dan berterimakasih  kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga pernah menjadi pemimpin DKI.

“Kami matur ke Pak presiden, kalau kita mau transportasi tapi nggak punya kewenangan itu akan sulit. Minta supaya stasiun di Jakarta dikelola oleh DKI untungnya presiden mantan Gubernur DKI,” kata Anies dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama PT Transportasi Jakarta dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia tentang Kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi yang disiarkan secara virtual, pada Kamis (01/04/2021) kemarin.

Gubernur Anies sempat  bercerita tentang sulitnya menata transportasi berbasis rel karena tak memiliki kewenangan. Anies kemudian meminta agar Pemprov DKI diberikan kewenangan untuk ikut mengelola stasiun yang ada di Jakarta.

Karena itu kata Anies, Presiden Jokowi telah memberi lampu hijau untuk mengurus persoalan stasiun bersama PT KAI. Lebih lanjut Anies mengatakan bahwa Presiden Jokowi  juga pernah merasakan susahnya mengatur stasiun di Ibu Kota karena pintu stasiun yang urus stasiun sedangkan  kemacetannya yang urus DKI

“Ketika beliau dengar langsung Iya saya juga dulu pusing ngurusin pintu stasiun. Karena pintu stasiun yang ngurusin stasiun, kemacetannya yang ngurusin DKI.  Alhamdulillah kemudian pengelolaan stasiun di Jakarta diserahkan kepada DKI sekarang,” papar Anies.

Mantan Mendikbud itu juga  menyampaikan Pemprov DKI tengah mengembangkan sistem transportasi terintegrasi yang disebut Jak Lingko. Melalui sistem tersebut, lanjut Anies, masyarakat bisa berpindah-pindah moda transportasi dengan hanya membayar 1 kali perjalanan selama 3 jam.

Masih menurut Anies,  betapa pentingnya sistem transportasi terintegrasi diimplementasikan di Ibu Kota. Dia memandang warga DKI kerap menghabiskan pengeluarannya hanya untuk ongkos transportasi.

“Di Jakarta hampir bisa dikatakan pengeluaran keluarga bisa sampai 30 persen untuk transportasi, jadi terima uang bulanan itu 30 persen itu bisa habis untuk transportasi. Kenapa? Karena transportasi umum, massal tidak terbangun dengan baik,” kata Anies.

Lebih lanjut Anies memaparkan strategi transportasi Jakarta bahwa dengan cara seperti ini maka dari mana saja, bisa pergi kemana saja itu satu biaya. Biaya Rp 5.000 dengan biaya segitu selesai semua. Tahun 2016 akhir tahun, jumlah ridership per hari 340 ribu orang yang naik kendaraan umum lewat TransJakarta. Di awal 2020 naik 3,5 kali lipat menjadi menjadi 1 juta lebih sekarang mencapai 1,2 juta. (iu)