Update.com| Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk  mengambil sikap tegas terkait penulisan  nama Bupati Karanganyar Juliyatmono dan istrinya Siti Khomsiyah di amplop bantuan sosial (Bansos) dari dana Baznas.

Dalam pernyataannya, Mardani mengingatkan kepala daerah untuk tidak melakukan politisasi dalam penyaluran bansos. Apalagi mengklaim pendistribusian bansos secara personal meskipun  di tengah pandemi namun masih sibuk dengan kepentingan politis

“Pertama ini perilaku tidak jujur. Bansos itu hak rakyat. Politisasi bansos seumpama mengambil hak orang dengan klaim personal. Semua pihak harus mengecam dan jika itu adalah dilakukan Kepala Daerah,” kata Mardani.

Lebih lanjut Mardani menegaskan  perlu adanya pengawasan dan pembinaan terhadap kepala daerah. Perlu adanya pengawasan dan pembinaan dan diakhir pemberian sanksi jika tetap tidak berubah sikapnya.

Diketahui bahwa Pemkab Karanganyar, Jawa Tengah, memberikan bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp 300 ribu kepada ratusan PKL terdampak PPKM darurat. Di amplop, tertera tulisan nama Bupati Karanganyar Juliyatmono dan istrinya, yang juga anggota DPRD setempat, Siti Khomsiyah.

Pembagian bansos tunai tersebut dilakukan di kantor Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (Disdagnakerkop dan UKM) Karanganyar, sejak Senin (19/07/2021) beberapa waktu yang lalu.

Tak kurang dari 840 PKL terdampak PPKM darurat mendapatkan bantuan masing-masing Rp 300 ribu. Saat diterima para pedagang, amplop berisi bantuan tunai tersebut bertuliskan nama Bupati Karanganyar Juliyatmono serta istri Bupati yang juga anggota DPRD Karanganyar Siti Khomsiyah.

Pada amplop  juga tertera keterangan alamat dan kantor Bupati di sisi kiri kanan amplop berwarna putih tersebut. Sedangkan logo Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sama sekali tak dicantumkan.

Dari keterangan yang disampaikan Ketua Baznas Karanganyar Sugiyarso total dana sebesar Rp 300 juta.  dana bantuan tersebut cair setelah Baznas berkoordinasi dengan Pemkab Karanganyar. Meski begitu, pihaknya mengaku tidak tahu-menahu terkait pencantuman nama istri Bupati dalam amplop bansos tunai tersebut.

Sementara itu, Kepala Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar, Martadi, mengakui soal amplop bertuliskan nama Bupati dan istrinya tersebut. Pihaknya mengaku keliru dan sudah mengganti amplop yang digunakan untuk membagikan bansos tunai tersebut. (iu)