Update.com| Ebrahim Raisi  dilantik sebagai presiden Iran di kantor Parlemen pada Kamis (05/08/2021) sore kemarin.  Raisi dilantik  sebagai presiden di parlemen Iran yang terletak di Ibu Kota Teheran dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh delegasi dari 73 negara.

Pada saat pelantikan itulah Raisi menegaskan bahwa sanksi terhadap Iran harus dicabut dan Teheran mendukung setiap proposal diplomatik yang akan mencapai hal ini.  Ebrahim Raisi diketahui berasal dari kubu ultrakonservatif. Dalam pidato pelantikannya, Raisi menegaskan, pemerintah baru akan berusaha untuk mencabut sanksi AS yang dinilai menindas.

“Sanksi terhadap bangsa Iran harus dicabut, dan kami akan mendukung setiap proposal diplomatik yang mencapai tujuan ini,” kata Raisi seperti seperti diberitakan oleh  Al Arabiya.

Raisi menggantikan presiden dari kubu moderat Hassan Rouhani, yang pencapaian bersejarahnya adalah perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan enam kekuatan besar dunia.

Karena itu, Raisi harus menangani negosiasi yang bertujuan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir setelah pemerintah Amerika Serikat (AS) secara sepihak menarik diri dengan menjatuhkan sanksi besar-besaran.

Selama ini,  Amerika Serikat (AS) dan Iran telah terlibat dalam pembicaraan tidak langsung di Wina, Austria sejak April lalu untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015. Washington menarik diri dari kesepakatan itu di bawah mantan Presiden Donald Trump pada 2018 dan memberlakukan kembali sanksi yang telah melumpuhkan ekonomi Iran.

Menurut pandangan peneliti di European University Institute Italia Clement Therme mengatakan  bahwa secara ekonomi Iran mengalami banyak penderitaan dan  diperburuk oleh sanksi AS, akan menjadi tantangan utama presiden baru

Ebrahim Raisi  juga menghadapi peringatan dari pemerintah AS, Inggris  dan Israel kepada Iran atas serangan kapal tanker yang mematikan pekan lalu. Pemerintah Iran menyangkal bertanggung jawab. Khamenei mengakui Iran menderita banyak kekurangan dan masalah, tetapi ia dengan cepat kembali memberi penambahan pada pernyataannya.

Diketahui bahwa Raisi menang dalam pemilihan  presiden pada Juni. Raisi yang merupakan Mantan kepala kehakiman yang mendapat kritik  negara-negara Barat karena catatan terkait hak asasi manusia (HAM).

Ebrahim Raisi ditunjuk oleh Khamenei untuk menjalankan peradilan pada 2019. Beberapa bulan kemudian, ia mendapatkan sanksi dari AS karena diduga berperan terhadap eksekusi ribuan tahanan politik Iran pada 1988. Namun Iran tidak pernah mengakui pembunuhan tersebut.

Untuk pertama kalinya  sejak terpilih sebagai presiden, Raisi secara terbuka membahas tuduhan itu. Ia mengatakan AS menjatuhkan sanksi terhadapnya saat menjadi hakim. Pihak oposisi khawatir, jabatan Raisi sebagai presiden membuat Iran mendapat banyak tekanan dari luar negeri. (iu)