Update.com| Partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Rabu (25/08/2021).  Dalam pertemuan tersebut, Partai koalisi mengklaim tak ada pembahasan amandemen UUD 1945. Menurut informasi, Presiden Jokowi yang mengundang tujuh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.

Dari penjelasan yang  disampaikan oleh Johnny G Plate,  Sekjen Partai NasDem yang hadir dalam pertemuan itu, awalnya menyebut ada pembahasan evaluasi tata negara hingga pemerintahan daerah. Menurut Johny  tak ada bahasan soal amandemen UUD 1945.

Lebih lanjut  Johnny menjelaskan perlu ada evaluasi tata kelola pemerintahan di pusat dan daerah, sehingga dapat diambil keputusan cepat dalam menjalankan  roda pemerintahan.

“Evaluasinya otonomi daerah kita dan sistem perundang-undangan yang saat ini cukup menyulitkan kecepatan di dalam mengambil keputusan. Ini kendala yang harus segara kita atasi,” kata Johny.

Masih menurut Johny, tak ada pembahasan soal rencana amandemen UUD 1945 meski ada pembahasan soal evaluasi tata negara. Dia mengatakan pertemuan parpol koalisi dengan Jokowi hanya membahas fokus pemerintahan Jokowi.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Jokowi menyampaikan lima poin yang menjadi pembahasan utama. Pertama, terkait perkembangan dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19.

Partai koalisi bersyukur, penanganan pandemi mulai membuahkan hasil positif berkat dukungan dan kerja sama semua elemen masyarakat.

“Kita menjaga capaian tersebut dan berusaha mengakhiri pandemi Covid-19 yang memasuki babak-babak baru penanganan Covid-19. Baik itu epidemi, apalagi segera masuk ke endemik,” ujar Johny

Kedua, membahas hal hal yang berhubungan dengan perekonomian nasional, pencapaian makro ekonomi, dan tantangan ekonomi nasional ke depan. Pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan sentimen positif diharapkan terus terjadi di kuartal-kuartal berikutnya.

Yang ketiga,  adalah strategi ekonomi dan bisnis negara. Jokowi menyampaikan lewat forum pertemuan tersebut, agar partai koalisi kompak untuk membuat perekonomian Indonesia beranjak ke ekonomi yang berbasis produksi dan produktif.

Sedangkan yang keempat, Jokowi membahas terkait ketatanegaraan. Menurut Jokowi, sistem pemerintah yang terdampak pandemi membutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Evaluasi menyeluruh diperlukan agar Indonesia dalam tata kelola pemerintahan pusat, daerah, dan sistem pemerintahan nasional. Sehingga dapat melakukan pengambilan keputsuan yang cepat dan tepat.

“Evaluasi meneyeluruh, agar kita mempunyai sistem desentralisasi kekuasaan yang lebih efektif dan cocok dalam pengambilan keputsuan yang cepat. Khususnya pada situasi-situasi kedaruratan seperti ini, kita perlu mereview secara menyeluruh,” papar Johny.

Sementara yang kelima atau terakhir, Jokowi membahas ibu kota negara. Jokowi mengingatkan partai politik koalisi untuk tetap memikirkan ibu kota baru yang bertempat di Kalimantan Timur. Jakarta disebut memiliki tantangan dan permasalahan sebagai ibu kota negara.

Diketahui bahwa dalam  pertemuan tersebut, hadir  tujuh ketua umum dan sekretaris jenderal dari tujuh partai, yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem, dan PPP. Ditambah Partai Amanat Nasional (PAN) yang disebutnya bergabung dengan koalisi Jokowi. (iu)