Isuterkini.com| Permasalahan PPDB sistem zonasi mendapat perhatian dari wakil rakyat di Senayan.  Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf  meminta Kemendikbud melakukan perbaikan dengan mencari solusi dari polemik yang terjadi.

“Setiap tahun permasalahan ini selalu terjadi, perlu ada perbaikan. Dan kami beri waktu sampai Oktober ini, jika masih belum ketemu solusi, maka ubah sistemnya,” kata Dede Yusuf pada  Kamis (27/07/23) kemarin.

Ia pun meminta agar penerimaan siswa baru dikembalikan seperti sistem pendaftaran sekolah terdahulu, yakni seleksi berdasarkan nilai hasil ujian akhir sekolah seperti saat masih ada NEM (Nilai EBTANAS Murni).

Meskipun demikian, kata Dede  sistem seperti ini diselaraskan dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Mantan aktor laga itu mengusulkan agar membuat sistem baru yang lebih mengedepankan azas dan hak ke testing atau ujian.

“Segera membuat sistem baru yang lebih mengedepankan azas dan hak ke testing (ujian), misalnya bisa kembali kepada sistem ‘NEM’, testing-nya itu hanya buat pendaftar-pendaftar yang non-zonasi. Jadi sistem zonasi-nya masih tetap ada, ya zonasi bisa berkurang lah menjadi 20%, lalu ada sistem prestasi, itu non-akademik,” papar Dede Yusuf.

Dede juga meminta pemerintah mempertimbangkan untuk mengambilalih tanggung jawab terhadap siswa-siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Seperti dengan memberi bantuan dana atau subsidi untuk siswa yang akhirnya terpaksa bersekolah di sekolah swasta, khususnya bagi anak dari keluarga kurang mampu.

“Banyak sekali keluarga yang terjebak pada masalah biaya pendidikan setelah anaknya tidak diterima di sekolah negeri. Jadi boleh bersekolah di swasta tapi dibiayai oleh negara, itu opsi yang lebih kuat lagi, tetapi nanti ujung-ujungnya adalah kemampuan anggaran negara harus siap,” ujar  Dede.

Dengan berbagai  persoalan penerimaan siswa baru, Komisi X DPR tengah mempertimbangkan dibentuknya panitia kerja (panja) PPDB. Selain untuk mencari solusi terkait sistem penerimaan siswa baru, menurut Dede, Panja PPDB juga bisa bekerja menangani banyaknya temuan pelanggaran yang dilakukan oknum-oknum tertentu.

“Sekarang tugas pemerintah merespons apabila temuan Ombudsman merujuk adanya pelanggaran administratif oleh guru dan pejabat-pejabat terkait. Kita pantau, kalau perlu sehabis reses bikin Panja PPDB,” tandas Dede.

Dede juga menyoroti data dari UNICEF yang menyebut sekitar 4,1 juta anak-anak di Indonesia rentang usia 7-18 tahun tidak mendapat pendidikan atau bersekolah pada tahun 2021. Angka ini masih jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan tidak ada anak yang tidak bersekolah pada tahun 2030. (it)