Isuterkini.com| Hasyim Asy’ari yakni  Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tegaskan bahwa  pihaknya tidak menghilangkan format debat antar calon wakil presiden (Cawapres) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dalam penjelasan lebih lanjut Hasyim Asy’ari menyatakan  kabar terkait KPU menghilangkan debat cawapres adalah ngawur. Hasyim meluruskan informasi yang berkembang dan memastikan, bahwa debat antar-cawapres 2024 tetap ada dengan format yang sudah ditentukan.

“Tetap ada debat cawapres, Undang-Undang Pemilu menentukan ada 5 kalau debat, 3 kalau debat calon presiden dan dua kali debat calon wakil presiden,” kata Hasyim.

Bantahan Hasyim disampaikan setelah ada pemberitaan soal perubahan format debat di Pilpres 2024. Pada berita itu disebut, KPU disebut tidak memberikan putaran debat khusus yang hanya dihadiri capres atau cawapres saja seperti Pilpres 2019.

Masih menurut  Hasyim, lima putaran debat pada dasarnya terdiri atas tiga kali debat antarcapres dan dua kali antarcawapres. Meskipun demikian dalam lima kali debat itu, pasangan capres-cawapres selalu hadir bersamaan. Hanya porsi berbicaranya yang dibedakan.

Ia juga menjelaskan bahwa  pasangan capres-cawapres harus bersama-sama hadir dalam debat untuk menunjukkan kesatuan dan kekompakan di antara mereka kepada publik, proporsi waktu bicara akan disesuaikan. Misalnya pada debat capres, proporsi bicara akan lebih banyak dibandingkan dengan debat cawapres.

Ketua KPU menjelaskan bahwa perubahan dari format pilpres 2019, yang kala itu tidak semua paslon hadir secara langsung di lokasi debat.Debat pilpres 2024 akan dilakukan sebanyak tiga kali untuk calon presiden dan dua kali untuk calon wakil presiden, sesuai dengan Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 Pasal 50 Ayat (1).

Setiap sesi debat capres-cawapres akan terdiri dari enam segmen, meliputi pembukaan, pembacaan tata tertib, penyampaian visi, misi, dan program kerja, serta segmen penutup. KPU pun telah menetapkan tema khusus untuk setiap sesi debat.

Debat pertama pada 12 Desember akan membahas hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat kedua pada 22 Desember akan mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

Tema debat ketiga pada 7 Januari 2024 mencakup ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, pengelolaan APBN. sementara debat keempat pada 21 Januari 2024 akan membahas energi, sumber daya alam (SDA), SMN, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.

Untuk debat terakhir pada 4 Februari 2024 akan fokus pada teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-COVID Society), dan ketenagakerjaan.  (it)