Isuterkini.com| Yusril Ihza Mahendra,  Ketua Umum Partai Bulan Bintang tanggapi kritik terkait pernyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak. Yusril bilang hingga hari ini belum ada kode etik untuk jabatan presiden dan wakil presiden.  Yusril menegaskan, penilaian etis atau tidaknya keberpihakan presiden dalam pemilu merupakan penilaian subjektif masing-masing orang.

“Bahkan orang kurang sopan santun atau kurang basa-basi saja sudah dianggap tidak etis. Apalagi dibawa ke persoalan politik, soal etis tidak etis, malah terkait dengan kepentingan politik masing-masing,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/01/24) kemarin.

Lebih lanjut Yusril yang dikenal sebagai pakar hukum Tata Negara itu  menjelaskan, apabila sikap Jokowi yang memihak itu dimaknai sebagai norma mendasar yang berkedudukan di atas hukum, maka itu merupakan persoalan filosofis.

Oleh karena itu kata Yusril, pembahasan etis atau tidaknya keberpihakan presiden dalam pemilu semestinya dibahas saat perumusan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Bahkan Yusril menambahkan, apabila ingin melarang presiden dan wakil presiden ikut berkampanye maka memerlukan amendemen UUD 45. Begitu pula UU Pemilu harus diubah kalau presiden dan wakil presiden tidak boleh berkampanye maupun memihak pasangan tertentu.

Masih menurut pandangan  Yusril, jika etis atau tidaknya sikap Jokowi memihak dimaknai sebagai pedoman etika dalam suatu profesi atau jabatan, maka normanya harus dirumuskan atas perintah undang-undang.

“Seperti kode etik advokat, kedokteran, hakim, pegawai negeri sipil, dan seterusnya. Penegakannya dilakukan oleh dewan kehormatan,” ucap Yusril.

Diketahui bahwa Jokowi menyatakan presiden dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu. Namun yang paling penting menurut Jokowi adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara. Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik malah aktif berkampanye pada saat ini. (it/un)