Isuterkini.com| Retno Marsudi,  Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia lakukan walk out saat Gilad Erdan, Duta Besar Israel untuk PBB berbicara di debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB. Video Menlu Retno dan sejumlah diplomat meninggalkan ruang debat terbuka telah viral di media sosial.

Debat terbuka terkait krisis Gaza itu berlangsung pada Selasa (23/01/24) waktu New York. Diberitakan oleh  Voice of America melalui posting Instagramnya, momen walk out itu tertangkap kamera tim Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Lalu Muhamad Iqbal, mengonfirmasi aksi walk out Menlu Retno. Namun menurutnya, wakil tetap Israel tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyampaikan pernyataan. Sebaliknya, delegasi Indonesia dan sejumlah negara OKI juga tidak berada di ruangan saat Wakil Tetap (Watap) Israel menyampaikan pernyataan.

“Intinya, Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar ruangan saat Watap Israel menyampaikan statemennya,” kata Iqbal melalui pesan tertulisnya, hari ini, Kamis (25/01/24).

Melalui forum debat terbuka DK PBB, Retno mempertanyakan keseriusan DK PBB untuk menjalankan berbagai resolusinya terkait Palestina, yang menurutnya, kerap gagal dilaksanakan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan penolakan Israel terhadap pendirian Negara Palestina pasca perang Gaza sebagai hal yang tidak dapat diterima.

“Pendudukan Israel harus berakhir. Penolakan ini dan penyangkalan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global,” papar Guterres.

Menurut  Gilad Erdan sebetulnya ada jalan untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza, jika DK PBB menyetujuinya. Kata  Gilad Erdan , seandainya Hamas menyerahkan mereka yang bertanggung jawab atas perisitiwa 7 Oktober dan jika Hamas membebaskan seluruh sandera, perang akan berakhir.

Sementara itu,  Menlu Otoritas Palestina Riyad al Maliki mengatakan kepada Voice of America bahwa masyarakat internasional harus bisa memutuskan tindakan apa yang akan diambil terhadap orang yang menggagalkan konsensus dunia soal solusi dua negara. (it/udt)