Isuterkini.com| Gibran Rakabuming Raka yakni Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 beri tanggapan soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan menjadi pimpinan koalisi dan wacana pembentukan Barisan Nasional. Dari pengakuan Gibran diketahui bahwa hal itu belum ada pembicaraan.
“Nggak ada, belum ada pembicaraan seperti itu,” kata Gibran di Balai Kota Solo, Kamis (14/03/24) kemarin.
Ketika ditanya lebih lanjut soal tanggapan dirinya terkait wacana tersebut, Gibran belum mau memberikan jawaban yang lugas. Ia pun meminta agar menanyakan terkait hal itu kepada yang mengusulkan.
“Silakan bertanya kepada orang yang mengusulkan ya,” tandas Gibran.
BERITA MENARIK : PSI Dapuk Jokowi Jadi Pimpin Barisan Nasional, Demokrat Sampaikan Tak Sepakat
Seperti yang telah diberitakan bahwa muncul berbagai tanggapan soal wacana yang mengaitkan posisi Jokowi sebagai pemimpin koalisi. Salah satunya datang dari Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan tak sepakat dengan usul PSI mengangkat Presiden Jokowi sebagai ketua Barisan Nasional.
Dalam penilaian Syarif, partai politik pasti enggan memberikan kedaulatan serta kebijakan partainya kepada orang lain termasuk Jokowi.
“Tidak mungkin partai mau menyerahkan kedaulatan dan kebijakan partainya kepada seseorang atau Jokowi seperti yang diusulkan PSI tersebut,” kata Syarief, Kamis (14/03/24) kemarin.
Alasan Syarief tak setuju dengan konsep itu lantaran perbedaan sistem pemerintahan antara Indonesia dengan Malaysia. Menurutnya, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, sedangkan Malaysia menganut sistem parlementer.
Tanggapan lain datang dari Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi merespon usulan Presiden Jokowi menjadi ketua Barisan Nasional, pimpinan besar koalisi Prabowo-Gibran. Budi berpendapat tak ada yang salah dengan usulan itu. Menurutnya, usulan itu sah-sah saja.
Meskipun demikian ia enggan berspekulasi terlalu jauh. Dia hanya mengatakan Projo akan selalu bergerak sesuai arahan Presiden Jokowi. Menurutnya, pihaknya memilih untuk memantau dinamika politik yang sedang berjalan. Budi menyebut persoalan koalisi sebaiknya dibicarakan setelah hasil resmi Pilpres 2024 disahkan.
Sementara itu, Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno angkat suara soal wacana koalisi permanen Barisan Nasional partai-partai pengusung Prabowo-Gibran. Sandi meyakini tak ada yang permanen dalam politik. Namun, ia menyebut PPP selama ini terus mendukung program pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo.
Lebih lanjut Sandiaga menyebutkan dalam dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, PPP selalu berada di barisan koalisi pemerintah. Jika yang dimaksud permanen berada di koalisi pemerintah, PPP selama ini terus melakukannya.(it/udt)
Betul juga kata Gibran nanya ke orangnya yang usulin soal pimpinan koalisi
Ada ada aja pake nyontek istilah negara sebelah
Bingung juga tuh pada mau make istilah negara tukang nyontek yang sering plagiat istilah kita
Kebiasaan buruk kita adalah sering mewacanakan hal hal yang ga penting
Menurut saya pendapat pak Syarief Hasan ada betulnya, mana ada parpol yang mau menyerahkan otoritasnya kepada orang lain
Kemungkinan yang setuju hanya partai koalisi lama Pak Jokowi