Isuterkini.com| Guna memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), menjaga data pribadi, dan memantau risiko penggunaan AI, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi resolusi global pertama tentang kecerdasan buatan (AI).
Resolusi ini awalnya diusulkan oleh Amerika Serikat (AS) dan disponsori bersama oleh China beserta 122 negara lain. Meskipun resolusi tidak bersifat mengikat namun membutuhkan waktu tiga bulan untuk dinegosiasikan bersama anggota PBB lainnya hingga perundingan substansi. Pada dasarnya, resolusi ini menganjurkan penguatan kebijakan privasi .
“Hari ini, semua 193 anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berbicara dengan satu suara, dan bersama-sama memilih untuk mengatur kecerdasan buatan daripada membiarkannya mengatur kita,” kata Linda Thomas-Greenfield, Duta Besar AS untuk PBB.
Dikutip dari Alarabiya hari ini, Sabtu (23/03/24), resolusi ini menjadi hal baru dari serangkaian inisiatif pengembangan AI, di tengah kekhawatiran AI dapat digunakan untuk mengganggu proses demokrasi, mendorong penipuan, atau menyebabkan hilangnya pekerjaan secara drastic dan bahaya-bahaya lainnya.
“Perancangan, pengembangan, penyebaran, dan penggunaan sistem kecerdasan buatan yang tidak tepat atau jahat menimbulkan risiko yang dapat melemahkan perlindungan, promosi, dan penegakan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental,” begitu bunyi resolusi tersebut.
Diketahui bahwa pada November 2023 lalu, pihak pemerintah AS, Inggris, dan beberapa negara meluncurkan perjanjian internasional terperinci pertama tentang cara menjaga keamanan kecerdasan buatan dari aktor jahat serta mendorong perusahaan untuk menciptakan sistem AI yang aman sejak awal.
Sementara itu, Uni Eropa mengadopsi kesepakatan sementara bulan ini untuk mengawasi teknologi tersebut. Pemerintahan Biden telah mendesak legislator untuk regulasi AI, tetapi Kongres AS yang terpolarisasi tidak membuat banyak kemajuan.
Berita Menarik : Simak Keunggulan Baterai Yang Dikembangkan Dari Air Oleh Ilmuwan Australia
Saat ini Amerika Serikat berupaya mengurangi risiko AI terhadap konsumen, pekerja, dan kelompok minoritas sambil meningkatkan keamanan nasional dengan perintah eksekutif baru pada bulan Oktober 2023. AS mengakui adanya banyak diskusi aktif dengan China, Rusia, Kuba, negara-negara lain yang sering tidak sejalan dalam perspektif ini.
“Kami percaya resolusi ini mencapai keseimbangan yang tepat antara memajukan pembangunan, sambil terus melindungi hak asasi manusia,” kata salah satu pejabat.
Sebagai informasi, pejabat China dan Rusia dengan penuh semangat mengeksplorasi penggunaan alat AI untuk berbagai keperluan. Bulan lalu, Microsoft mengatakan telah menangkap peretas dari kedua negara menggunakan perangkat lunak OpenAI yang didukung Microsoft untuk mengasah keterampilan mata-mata mereka. (nt/it)
Jujur harus diakui bahwa AI benar benar menakutkan kedepannya
Konsekuensi dari kemajuan teknologi AI ya seperti itu, dan sangat mengerikan
AI bisa bisa kembali menjajah manusia karena mesin mesin pintar seolah olah punya pikiran
Kalau manusia kebablasan dalam pengembangan AI hal itu bisa terjadi
Ngeri kali lah ini AI ya, sampai secerdas itu kan bahaya
Dengan teknolohi AI, manusia bisa melakukan hal hal yang hampir mustahil
Tindakan yang diambil PBB melalui resolusi ini, sangat membantu untuk memberikan regulasi global dalam pengembangan AI
Setuju sekali, dengan resolusi ini setiap perusahaan pengembang AI punya aturan main yang jelas dan tidak merugikan umat manusia
Segala sesuatu pasti ada efek negatifnya, namun harus diakui AI itu sangat membantu manusia jadi ga cuma negatif nya saja dibahas
AI, Selain punya manfaat, ada juga bahanya makanya dibutuhan regulasi sebagai aturan main yang jelas dalam pengembangannya
Very Impotent Organization