Isuterkini.com| Amankan aksi demo yang digelar sejumlah elemen masyarakat di depan Gedung DPR, Jakarta hari ini, Kamis (07/03/24), Kepolisian kerahkan 1.489 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait.
Hal ini disampaikan oleh AKBP Anton Elfrino Trisanto, Wakapolres Metro Jakarta Pusat melalui keterangan tertulisnya. dari penjelasan Anton diketahui nantinya ribuan personel gabungan itu akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Gedung DPR selama aksi unjuk rasa berlangsung.
“Sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR/MPR RI,” kata Anton.
Anton juga menjelaskan pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas maupun pengalihan arus di sekitar Gedung DPR, terkait hal ini masih bersifat situasional. Artinya, tergantung pada situasi di lapangan dan jumlah massa yang mengikuti aksi demo.
“Bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari Jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi,” papar Anton.
Pada kesempatan itu Anton mengimbau kepada para pedemo untuk melakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, tidak merusak fasilitas umum. Para pedemo juga diminta menghormati dan menghargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di depan gedung DPR.
“Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami menghimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga Keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif,” beber Anton.
Untuk agenda aksi demo yang beredar, unjuk rasa itu salah satunya digelar oleh Gerakan Keadilan Rakyat (GKR). Rencananya, aksi demo akan digelar mulai pukul 13.00 WIB.
Tiga poin tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini adalah turunkan harga beras dan bahan pangan, mendesak hak angket DPR untuk investigasi kecurangan Pemilu 2024, serta audit forensik Sirekap dan audit anggaran Sirekap. (it)
Demo boleh boleh saja karena itu hak politik dan hak demokrasi setiap orang, tapi jangan rusak fasum ya
Boleh nggak sih kita lebih melihat gambaran besarnya baru beraksi dan berdemo ?
Ya gambaran besarnya ada kecurangan pemilu kata mereka yang berdemo
Kalau punya bukti kuat dan masuk akal ya boleh boleh saja, tapi seharusnya ke Bawaslu atau ke MK dan bukan di jalanan
Seharusnya begitu sih tapi kan konstitusi menjamin kebebasan berpendapat ya biarkan saja mereka berunjuk rasa
Seru nih diskusi Kang Cecep dan Mas Rangga sudah seperti pengamat politik saja
Saya sih hanya mau menyarankan agar Bapak Polisi dan aparat gabungan yang lagi jalankan tugas pengamanan agar jangan lupa makan dan jaga kesehatan
Yang penting juga agar jangan represif pada saat pengamanan demo