Isuterkini.com| Hibah Daerah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini mencapai Rp 34,57 triliun. Anggaran ini nantinya diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA, hari ini, Selasa (13/08/24).
“Artinya pemerintah daerah, menghibahkan ke kita, karena KPU itu belanja dari K/L, jadi seolah Pemda kasih pusat tapi sebenarnya itu untuk pemilihan di daerah masing-masing,” kata Sri Mulyani
Masih menurut penjelasan Sri Mulyani, hibah kepada KPU telah mencapai Rp 26,85 triliun. Adapun, nilai Rp 26,85 triliun ini setara dengan 93% dari total kebutuhan KPU, yakni Rp 28,76 triliun. Sri Mulyani yakin kebutuhan ini akan terpenuhi sebelum Pilkada.
Sedanngkan hibah untuk Bawaslu juga mendapatkan anggaran sebesar Rp7,72 triliun dari total kebutuhan Rp 8,76 triliun. Dengan demikian, kebutuhan Pilkada baik untuk Bawaslu dan KPU mencapai Rp 37,52 triliun.
“Untuk daerah yang belum selesaikan kewajiban nanti kita intercept. Tiap bulan Kemenkeu transfer ke daerah. Kami akan langsung potong transfer yang akan kita transfer ke masing-masing daerah. Jadi making sure Pilkada bisa jalan dengan Rp 37,52 triliun,” beber Sri Mulyani.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan kepada para kepala daerah saat menggelar pertemuan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, hari ini, meminta untuk segera menyelesaikan proses penganggaran untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Termasuk dengan kepastian pengamanannya.
“Saya minta urusan anggaran harus segera selesai anggaran untuk pilkada, juga yang berkaitan dengan keamanan koordinasikan dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah),” kata Jokowi.
Lebih lanjut ia menyampaikan kepada para Kepala Daerah untuk betul-betul membicarakan masalah keamanan ini dengan para pemangku kepentingan lainnya. Bila kapasitas aparat pengamanannya tidak mencukupi, Jokowi meminta supaya ada koordinasi dengan Kapolda maupun sampai Kapolri. (it)
Rp 37,52 triliun bioaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sungguh fantastik juga ya semoga dengan biaya yang besar dapat pemimpin yang amanah
Nah itu dia mas Dahlan, jangan jangan kita membiayai pemilihan pemimpin daerah yang bakal korupsi wkwkwkw sepertyi seblumnya banyak yang ditangkap KPK
Menurut saya sih jangan kita souzon ya, kita tunggu prosesnya aja sih seperti apa dengan biaya segede itu
Semoga Pilkada 2024 biasa menghasilkan pemimpin yang benar benar berbakti untuk Indonesia
Menurut saya sioh tidak melulu salah mereka, salah kita juga mau diyara suaranya untuk pilih pemimpin, intinya kalau kita masih milih orang karena dibayar samimawon wkwkwk