Update.com| Usai sekutu dekat Amerika Serikat (AS) yakni  Korea Selatan (Korsel) menyampaikan bahwa vaksin Covid-19 atau bantuan lain dapat mendorong kerja sama. Menyikapi hal itu,  Korea Utara (Korut) meyampiakan kritik dengan menyebutkan bahwa bantuan kemanusiaan Amerika Serikat (AS) adalah skema politik jahat untuk menekan negara lain.

Kementerian Luar Negeri Korut memberikan  kritik terhadap bantuan AS di situs resmi mereka usai mendengarkan pendapat pakar yang berafiliasi dengan Korut. Ini merupakan  sebuah indikasi yang jelas bahwa itu mencerminkan pemikiran pemerintah.

Dengan mengutip pandangan pakar yang bernama  Kang Hyon Chol, Kementerian Luar Negeri Korut menyebutkan serangkaian contoh dari seluruh dunia yang menurutnya menyoroti praktik AS dalam menghubungkan bantuan dengan tujuan kebijakan luar negerinya atau tekanan pada masalah HAM.

Diketahui bahwa pakar yang bernama Kang Hyon Chol merupakan seorang peneliti senior di Asosiasi untuk Promosi Pertukaran Ekonomi dan Teknologi Internasional yang berafiliasi dengan Kementerian Luar Negeri Korut.

“Ada niat tersembunyi Amerika untuk menghubungkan bantuan kemanusiaan dengan masalah HAM adalah untuk melegitimasi tekanan mereka pada negara-negara berdaulat dan mencapai skema politik jahat mereka,” kata Kang.

lebih lanjut Kang memberikan contoh adanya menurunnya bantuan Amerika kepada pemerintah di Afghanistan, di mana AS akan menarik pasukannya yang terakhir dalam beberapa minggu mendatang.

“Banyak negara telah mengalami rasa pahit sebagai akibat dari menggantungkan banyak harapan pada bantuan kemanusiaan Amerika,” ujar Kang, seperti diberitakan oleh Reuters hari ini,  Senin (12/07/2021).

Diketahui sebelumnya bahwa  para pejabat Amerika mengatakan bahwa mereka mendukung bantuan kemanusiaan ke Korut tetapi tidak ada upaya yang dilakukan untuk memberikan bantuan langsung.

Sementara itu itu, Korsel, negara serumpun Korut  telah berjanji akan menyediakan vaksin Covid-19 jika diminta. Beberapa analis berpendapat bahwa bantuan asing semacam itu dapat membuka peluang untuk melanjutkan pembicaraan diplomatik dengan Korut, yang telah menolak sebagian besar tawaran dari Seoul dan Washington sejak 2019 lalu.

Melalui Kementerian Unifikasi Korsel, yang menangani hubungan dengan Korut, mencatat artikel itu bukan pernyataan resmi dan mengatakan akan terus mencari cara untuk bekerja sama dengan Pyongyang untuk memastikan kesehatan, dan keselamatan di kedua Korea.

Namun diketahui bahwa hingga saat ini, negara milik Kim Jong Un ini  tidak menunjukkan tanda-tanda ketertarikan publik pada bantuan dari Korsel atau AS, meskipun telah menerima setidaknya bantuan terbatas dari China dan Rusia. (iu)