Update.com| Pada Acara Peluncuran Buku Indonesia 2045,  hari ini, Jumat (20/08/2021) Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI mengungkapkan bahwa Musuh yang paling berbahaya dan merugikan seluruh negara di dunia termasuk Indonesia menurut adalah koripsi. Bagi Srimulyani, musuh ini dapat  melumpuhkan dan menghancurkan sebuah negara.

“Memang korupsi menjadi salah satu penyakit yang banyak sekali di semua negara di dunia melumpuhkan negara tersebut, sering korupsi merupakan musuh yang paling ampuh membuat suatu negara itu hancur,” kata Sri Mulyani.

Karena itu ungkap Sri Mulyani,  musuh ini perlu untuk dibasmi agar negara bisa semakin berkembang dan maju. Terutama agar bisa keluar dari middle income trap alias jebakan ekonomi berpendapatan menengah.

Masih menurutnya, kebijakan untuk mengurangi korupsi dan konflik lainnya ini perlu terus dilakukan. Selain korupsi masih ada juga konflik lain seperti kepentingan yang sulit sekali untuk dibasmi jika tidak ada pemikiran dan kesadaran dari pelakunya.

Ia juga mengingatkan penting untuk menjaga keberlangsungan negara adalah institusi yang sehat. Institusi yang sehat ini, juga berperan dalam mengentaskan negara termasuk Indonesia dari jebakan negara pendapatan menengah (middle income trap). Perbaikan ini merupakan bagian dari jalan untuk keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju.

“Kalau kita bicara tentang institusi yang sehat beyond corruption itu juga penting bagaimana memformulasikan sebuah policy yang baik di mana konflik kepentingan akan muncul dimana kompetisi antar kepentingan akan muncul,” kata dia.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, karena  korupsi adalah bagian dari institusi maka sangat dibutuhkan reformasi birokrasi. Menurutnya, Indonesia sudah memiliki sejumlah pengalaman dalam reformasi birokrasi termasuk reformasi birokrasi yang gagal maupun sukses.

Sebelumnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga mengatakan bahwa  pengaruh buruk korupsi di Indonesia juga pernah disampaikan oleh Ia mengungkapkan bahwa persepsi korupsi di negara masih terlalu tinggi. Tercatat, Indonesia berada di urutan 85 dari 180 negara.

“Kenapa ini terjadi? Sebenarnya kan pengusaha ini mohon maaf ya, pengusaha ini kalau izinnya dikasih baik-baik tanpa harus pakai cara-cara yang tidak elok itu mereka lebih senang. Tetapi kalau izinnya ditahan-tahan, dikompromi-kompromikan ya terpaksa pengusaha itu pasti banyak caranya,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Dengan adanya kondisi yang demikian sehingga membuat peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia cenderung stagnan di peringkat 73 dari 190 negara. (iu)