Update.com| Kontroversi makin terjadi usai  Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendaftarkan Partai Demorkat ke Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual Hukum dan HAM atas nama pribadi.

Dari pantauan pada  situs Dirjen KI Kemenkumham pdki-indonesia.dgip.go.id, merek Partai Demokrat tercatata atas nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan didaftarkan pada 18 Maret 2021. Nama Susilo Bambang Yudhoyono juga tercatat dalam kolom pemilik dengan alamat di Puri Cikeas.

Terpampang jelas nama merek yang tertulis yakni Partai Demokrat dengan status permohonan SBY yakni Dalam Proses. Partai Demokrat juga terdaftar sebagai organisasi pertemuan politik mulai 19 Maret 2021.

Langkah  SBY mendaftarkan Partai Demokrat (PD) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen KI Kemenkumham) atas nama pribadi terkuak. Pengajuan merek PD atas nama SBY itu masih diproses oleh Ditjen KI Kemenkumham.

SBY yang juga merupakan Ketua Majelis Tinggi PD mengajukan permohonan merek diungkapkan oleh salah seorang tokoh dari kubu Moeldoko, Hencky Luntungan. SBY disebut mendaftarkannya pada 19 Maret 2021.

Terkait pendaftaran Partai Demokrat ke HAKI  atas nama SBY pribadi diungkap oleh  Kubu Demokrat KLB Deli Serdang yang menebar bukti bahwa SBY mendaftarkan atas nama pribadi.  Bukti ini merupakan serangan baru dari kubu Moeldoko. Bukti itu disampaikan oleh Pendiri Partai Demokrat Hengky Luntungan. Pendaftaran itu disebut Hengky dilakukan pada 19 Maret lalu.

“Tanggal 19 kemarin didaftarkan bahwa Partai Demokrat milik SBY, didaftarin ke Kekayaan Intelektual Kemenkumham, tapi itu belum keluar karena kami akan bantah itu,” kata Hengky kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Menyikapi aksi SBY tersebut, Hengky mengaku sangat heran karena  menurutnya, Partai Demokrat sudah didaftarkan pada 2007 atas nama partai.

“SBY itu mungkin sakit, dan suka memutarbalikkan sejarah pendirian Partai Demokrat, tentang atribut dll sudah didaftarkan pada tanggal 24 Oktober 2007 atas nama partai, bukan pribadi. Jadi apakah Pak SBY mau bikin PD perusahaan dia?” papar Hengky.

Masih menurut  Hengky,  para pendiri PD akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan ini merupakan gugatan yang berbeda dengan yang telah diajukan sebelumnya terkait AD/ART.

Selain kritik yang datang dari kubu KLB,  langkah SBY juga menuai kritik dari  Ahli hukum tata negara, Agus Riewanto yang  menjelaskan partai politik merupakan badan hukum publik, bukan privat.

“Ketika SBY mendaftarkan merek PD maka seolah-olah PD itu adalah merek pribadi yang tunduk pada hukum perdata berupa badan usaha/badan privat. Padahal partai itu adalah badan hukum publik yang tunduk pada hukum publik, maka tidak tepat mendaftarkan PD sebagai merek milik pribadi,” papar Agus Riewanto.

Dengan langkah yang diambil oleh SBY  menjadi bahan tertawaan  kubu Moeldoko karena SBY mendaftarkan merek Partai Demokrat atas nama pribadi. Kubu Moeldoko menilai sikap SBY sebagai tidakan linglung.

“Aksi pendaftaran diam-diam yang dilakukan oleh SBY atau melalui orang kepercayaannya itu tidak hanya membuat kami tertawa, namun juga merupakan bentuk aksi linglung SBY, karena apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan UU tentang Merek yang berlaku di negeri ini,” ujar Saiful Huda Ems, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika kubu Moeldoko, pada  Jumat (09/04/2021) kemarin.

Kubu Moeldoko juga mempertanyakan, apakah langkah mendaftarkan merek PD atas nama pribadi murni ide SBY atau bukan. Jika bukan, SBY disarankan memecat kader yang menyarankan ide tersebut.

Saiful Huda Ems menilai, Jika itu ide Pak SBY sendiri, berarti Pak SBY sedang linglung karena selama beberapa bulan terserang oleh badai karma. Ia juga menyarankan   SBY segera meminta ke Pak Moeldoko untuk bersedia menyumbangkan kader terbaiknya buat memasok ide-ide bagus

“Jika itu ide dari pembisik Pak SBY, sebaiknya segera Pak SBY pecat dia saja, dan Pak SBY segera meminta ke Pak Moeldoko untuk bersedia menyumbangkan kader terbaiknya buat memasok ide-ide bagus ke Pak SBY, agar kalau Pak SBY nantinya kalah tarung politik melawan Pak Moeldoko, Pak SBY tidak terlalu dianggap ngawur,” papar Saiful. (iu)