Update.com| Pada pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan (DK) PBB secara virtual hari Senin kemarin waktu New York, Diplomat Amerika Serikat (AS) dan China terlibat cekcok saat pembahasan terkait krisis yang terjadi di Laut China Selatan (LCS).

Agenda pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas tentang keamanan maritim dan menyoroti serangan terhadap kapal-kapal tanker di Teluk Persia, pembajakan di Teluk Guinea, serta perdagangan narkoba dan manusia di Laut Mediterania dan Atlantik.

Antony Blinken, Menteri Luar Negeri AS awalnya menyampaikan soal perundungan atau bullying di Laut China Selatan dan memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa konflik akan memiliki konsekuensi global yang serius bagi keamanan dan perdagangan.

Dalam pandangan  Blinken yang disampaikan pada pertemuan itu mengatakan bahwa konflik di Laut China Selatan, atau di lautan mana pun, akan memiliki konsekuensi global yang serius bagi keamanan, dan perdagangan.

Diketahui selama ini, LCS menjadi salah satu dari banyak titik nyala dalam hubungan yang sulit antara China dan AS, di mana AS menolak apa yang disebutnya klaim teritorial oleh Beijing di kawasan itu yang melanggar hukum internasional itu.

“Ketika sebuah negara tidak menghadapi konsekuensi karena mengabaikan aturan ini, itu memicu impunitas dan ketidakstabilan yang lebih besar di mana-mana,” kata  seorang diplomat top Amerika, seperti dikutip Reuters, hari ini, Selasa (10/08/2021).

Pandangan Blinken tersebut direspons keras oleh China. Mereka mengklaim petak luas Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Filipina.

Karena sangat potensial, kawasan itu menghasilkan triliunan dollar dari lalu lintas perdagangan melalui jalur itu setiap tahunnya. Kawasan sengketa itu juga berisi daerah penangkapan ikan yang kaya dan ladang gas sehingga menjadi incaran semua negara kawasan.

Blinken juga menyampaikan,Kami telah melihat pertemuan berbahaya antara kapal di laut dan tindakan provokatif untuk memajukan klaim maritim yang melanggar hukum. Ia menambahkan bahwa AS prihatin dengan tindakan yang mengintimidasi dan menggertak negara-negara lain agar tidak mengakses sumber daya laut mereka secara sah.

Menyikapi hal itu, Dai Bing, Wakil Duta Besar China untuk PBB menuduh Amerika Serikat telah mencapur adukkan masalah, secara sewenang-wenang mengirim kapal dan pesawat militer canggih ke Laut China Selatan sebagai provokasi dan secara terbuka mencoba untuk mengganggu negara-negara regional.

Dengan tegas Dai Bing menyampaikan bahwa negara ini sendiri telah menjadi ancaman terbesar bagi perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.

Sementara Blinken mengatakan itu adalah tanggung jawab semua negara, bukan hanya pengklaim pulau dan perairan Laut China Selatan, untuk mempertahankan aturan yang telah mereka semua setujui untuk menyelesaikan sengketa maritim secara damai.

Narendra Modi, Perdana Menteri India yang negaranya memegang kursi kepresidenan DK PBB bulan ini dan memimpin pertemuan virtual, memperingatkan bahwa lautan di dunia yang merupakan warisan bersama semua bangsa menghadapi berbagai ancaman.

Menurut pandangan Narendra Modi bahwa  pembajakan dan terorisme, penegakan hambatan perdagangan oleh beberapa negara, dan tantangan dari perubahan iklim dan bencana alam. Dari sejumlah laporan beberapa negara ASEAN seperti Vietnam dan Malaysia mengalami gangguan dalam pengeboran minyak karena diikuti kapal China sepanjang 2020 dan 2021.

Laut China Selatan diklaim China hingga hampir 90% melalui garis konsep sembilan putus-putus. Ini membuat China tegang dengan sejumlah negara ASEAN, termasuk Malaysia, Vietnam, Filipina dan Indonesia  untuk Laut Natuna Utara.

Sebenarnya, Pengadilan internasional sudah membantah klaim China tersebut. Namun dalam sidang PBB, China mengatakan keputusan Pengadilan arbitrase internasional tidak sah dan tak memiliki kekuatan mengikat bahkan menggunakan fakta yang salah. (iu)