Isuterkini.com| Jenderal (purn) Dudung Abdurachman yang juga merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), mengkritik pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang dianggap tendensius menyinggung netralitas TNI/POLRI di Pilpres 2024.

Dalam penilaian Dudung seharusnya Megawati tidak hanya menyinggung TNI/POLRI, namun juga Badan Intelijen Negara (BIN). Dia meyakini kritik atas netralitas lebih tetap ditujukan ke BIN sebagai salah satu lembaga pemerintah.

“Kemarin enggak dibilang juga kok, BIN-nya kok netral, harusnya bilang juga dong BIN juga netral,” kata Dudung setelah hadir beri dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran di debat terakhir Pilpres, Minggu (04/02/24) tadi malam.

Baca Juga : Basuki Tjahaja Purnama Hadiri Acara Konser Salam Metal Pasangan Capres-Cawapres No Urut 3

Menurut pandangan dudung,  dirinya meyakini TNI-Polri hingga saat ini masih netral di Pemilu dan Pilpres 2024. Menurut dia para prajurit memiliki sumpah Sapta Marga yang harus ditaati. Ia menegaskan bahwa para pimpinan di dua lembaga itu juga tidak akan tinggal diam kepada anak buahnya yang bersikap partisan di pilpres.

“Dan saya yakin pimpinan TNI maupun Polri, ya kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas, karena dia sudah tahu aturan ketentuan dan pokoknya tanggungjawabnya sebagai TNI/Polri,” ujar  Dudung.

Diketahui bahwa  Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang coba-coba memecah belah bangsa demi melanggengkan kekuasaan.

Hal itu disampaikan saat berpidato Kampanye Akbar pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud yang bertajuk ‘Harapan Jutaan Rakyat (Hajatan Rakyat) dan Konser Salam Metal 03 Menang Total’ di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (03/02/24) lalu.

Baca Juga : Iyan Budiaman Bicara SDM Kunci Utama Bangun Bandung Barat

Megawati awalnya menyampaikan keprihatinnya terhadap kondisi bangsa Indonesia sekarang ini. Kekuasaan justru dipergunakan untuk mengintimidasi sesama rakyat Indonesia. Padahal, mereka mempunyai hak yang sama di dalam konstitusi.  Namun tak lupa ia juga menyentil TNI/POLRI yang dianggap mengintimidasi rakyat.

“Ingat, hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya Pemilu, Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat bukan kepunyaan kalian, ingat,” Tandas Megawati.

Megawati pun mengajak rakyat bersatu untuk melakukan perlawanan bila menemukan hal tersebut. Megawati menyerukan kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat indonesia, jangan diam karena undang-undang melindungi seluruh rakyat Indonesia di manapun mereka berada. (it)