Update.com|Untuk menjawab kritik terkait pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa tugas LPI adalah mencari investasi berupa modal, bukan mencari dana pinjaman atau utang.
Dalam penjelasan lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan kehadiran LPI demi keberlanjutan Indonesia dalam pembangunan. Menurutnya, untuk melakukan itu tidak bisa dilakukan terus-menerus jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau utang.
Masuh menurutnya, Pemerintah membuat institusi baru ini Karena Indonesia tidak bisa terus-menerus membangun dan mengembangkan dirinya hanya melalui pembiayaan yang berasal dari leverage atau utang. Indonesia butuh lembaga pendudkung modal.
“Harus ada instrumen dan lembaga untuk mendukung modal dengan cara yang berbeda yaitu dalam pembiayaan ekuitas,” kata Sri Mulyani dalam webinar ‘Infrastructure, Technology, and Finance for Sustainable and Inclusive Development in Asia’, hari ini, Kamis (18/02/2021).
Menteri keuangan juga menyebutkan bahwa kehadiran LPI akan memberi lebih banyak modal lagi untuk pembangunan yang dibutuhkan Indonesia. Modal tersebut berasal dari investor yang dalam hal ini merupakan mitra, bukan pemberi pinjaman.
“Kami punya pengalaman misalnya dengan menerbitkan divestasi melalui IPO, itu masih sangat terbatas. Jadi sovereign wealth fund, merupakan salah satu upaya pemerintah agar kami dapat menarik lebih banyak modal dari swasta asing untuk bermitra dengan kami,” papar Sri Mulyani.
Tetapi ia mengakui dalam membangun LPI merupakan tugas yang menantang. Namun Sri Mulyani optimis kehadiran lembaga itu dapat membuat Indonesia berkembang.
“Tentunya tugas yang sangat menantang. Tapi kami optimis dapat membangun lembaga ini dan menjadi instrumen untuk membantu Indonesia terus berkembang,” kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. (iu)
Apapun sebutannya…semoga yg jabat bukan itu lagi itu lagi…kalo nama2nya itu lagi…..Mundur aja dari MenKeu