Jakarta – Update,com| Lumbung pangan yang juga sering disebut sebagai proyek food estate di Kalimantan Tengah mendapat sorotan Komisi IV DPR RI. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyebutkan bahwa para petani mengeluh karena panen tidak maksimal.
Dalam penjelasan Sudin menyampaikan bahwa ia khawatir proyek lumbung pangan berpotensi menjadi program yang tidak jelas dan tidak fokus yang ujungnya berantakan. Hal itu ditandai dengan keluhan petani karena panen cuma 2-3 ton
“Banyak ceritanya di media ini, petani mengeluh karena panen cuma 2-3 ton. Saya minta penjelasan soal food estate ini, jangan ada program tidak jelas dan tidak fokus malah ujungnya berantakan,” kata Sudin saat rapat kerja Komisi IV di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (08/02/2021).
Lebih lanjut ia juga menyampaikan bahwa lumbung pangan di Kalimantan Tengah tidak efektif dan strategis. Dia menilai kalaupun panen sukses dan melimpah di Kalimantan Tengah kemungkinan masalah logistik akan muncul dan distribusi hasil panen akan sulit.
Masih menurut penjelasan Sudin, ongkos distribusi hasil produksi akan sangat mahal. Pasalnya, hasil panen dari Kalimantan Tengah harus dibawa ke Jawa ataupun Sumatera yang cukup jauh dari Kalimantan Tengah.
Menurut penilaian Sudin, tidak mungkin hasil panen di Kalimantan Tengah akan dibawa ke pulau Sulawesi, mengingat di sana sudah cukup baik pertanian dan pangannya.
“Kalaupun di Kalteng itu produksi melimpah bahkan 1 hektare bisa 5 ton misalnya, ada berapa juta ton gabah dan padi mau dibawa ke mana ini? Berapa ongkos angkut ke pelabuhan dan dari pelabuhan ke pulau Jawa atau Sumatera? Nggak mungkin dibawa ke Sulawesi karena di sana sudah bagus pertaniannya,” papar Sudin.
Sementara itu, Anggia Erma yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI mengatakan dari laporan masyarakat di sekitar lumbung pangan kebanyakan masih kurang mendapatkan sosialisasi soal tujuan pembangunan dan keuntungannya bagi mereka.
“Soal food estate ini saya ke sana pak kemarin, mereka ini butuh informasi komprehensif dari food estate ini. Dibutuhkan narasi lebih baik. Ini untuk apa dan keuntungannya apa buat masyarakat,” ujar Anggia.
Masih menurut Anggia, banyak peralatan yang diberikan untuk lumbung pangan kurang layak untuk digunakan. Dia menilai alat-alat yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi geografis lokasi.
” jadi harus dimodifikasi karena kontur tanah berbeda dari alat yang dikirim, mereka mesti meng-adjust alat di sana. Meski dipakai kan tapi banyak effort,” tandasnya.
Menyikapi hal itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan panen tidak gagal di food estate yang ada di Kalimantan Tengah. Menurut penjelasan menteri Syahrul, panen pun baru dimulai minggu ini, untuk menentukan gagal atau tidak belum bisa disimpulkan.
Ia tidak menampik bahwa ada 1-2 hektare hasil garapan yang bermasalah, namun kalau dilihat total garapan ada 30 ribu hektare. Kegagalan itu tidak banyak menurutnya.
“Dari 30 ribu hektare kami berhasil kok, memang ada 1-2 hektare bersoal, air naik, ditimpa hujan, air tinggi dia rebah. Tapi ya ini cuma 1-2 hektare, Bagaimana gagal, ini panen baru mulai minggu ini di Pulang Pisau,” papar Syahrul.
Kata Syahrul, lumbung pangan tetap harus dilakukan demi menambah cadangan pangan nasional. menurutnya, saat ini butuh tambahan dari yang ada di sana, ini karena kekhawatiran FAO. Ini jadi jawaban, sehingga cadangan ini mesti dilakukan.
Karena itu, Syahrul meminta anggota dewan untuk bersabar menanti hasil dari food estate. Menurutnya, memang tak mudah untuk menggarap tanah di Kalimantan Tengah. Kebanyakan tanah di sana bentuknya masih rawa-rawa yang cukup dalam, belum lagi kadar PH alias asamnya cukup tinggi. Maka butuh waktu lebih untuk menggarapnya.
“Food estate ini memang tidak seperti di Aceh di Jawa kondisinya bapak, di sana itu rawa 1,5 meter dalamnya, 50 centimeter paling sedikit airnya. PH-nya itu kalau dihitung asamnya tinggi banget. Kalau kasih turun traktor roda 4 di sana tenggelam,” kata mantan Gubernur Sulsel itu. (hal/unt)
