Update.com| Kelanjutan  Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat akan selesai sampai 20 Juli besok. Menurut rencana, pemerintahkan akan menentukan nasib PPKM diperpanjang atau tidak  hari ini.

Diketahui bahwa para Menteri yang terlibat dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini terus melakukan rapat terbatas (ratas) dan rapat koordinasi (rapor). Rapat tersebut kemudian akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendapat keputusan apakah akan ada perpanjangan atau tidak.

Sebelumnya, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan kebijakan PPKM darurat di Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli mendatang. Muhadjir mengatakan dengan adanya perpanjangan PPKM darurat ini, Jokowi menyampaikan ada beberapa risiko, di antaranya yang dia sebut yakni terkait bantuan sosial (bansos).

Seperti diberitakan oleh CNN Indonesia, hari ini, Senin (19/07/2021), Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA mengonfirmasi rencana tersebut. Namun, ia tak memastikan waktu rinci pengumuman itu.

Namun demikian Safrizal juga enggan memastikan apakah PPKM darurat akan diperpanjang. Menurutnya, hal itu masih akan dibahas oleh sejumlah kementerian dan lembaga dalam rapat terbatas.

“Benar setelah sidang kabinet sore ini begitu arahan, langsung kita kerjakan hari ini,” ujar Safrizal.

Beberapa waktu lalu Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang mengevaluasi kebijakan tersebut. Ratas dengan  Presiden dan kepala daerah sedang dilakukan untuk menentukan kepastian tentang kelanjutan PPKM.

Lebih lanjut Susiwijono Moegiarso mengungkapkan Senin, 19 Juli 2021 hari ini pemerintah akan kembali menggelar rapat dan akan mengambil keputusan terkait kebijakan tersebut.

Terkait PPKM, Partai Kebangkitan bangsa (PKB) mengusulkan masa PPKM Darurat diperpanjang. PKB meminta Presiden Jokowi yang memimpin langsung PPKM Darurat, bukan lagi diserahkan ke Luhut Binsar Pandjaitan.

Wacana perpanjangan masa PPKM juga didukung oleh Partai NasDem yang tetap meminta PPKM Darurat diperpanjang 1 minggu meski jumlah kasus harian Corona turun beberapa hari ini.

Sementara itu, para  Epidemiolog seperti Pandu Riono dari Universitas Indonesia dan  Bayu Satria Wiratama dari Universitas Gadjah Mada menyarankan PPKM Darurat perlu diperpanjang dengan alasan kasus Corona di Indonesia masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan sehingga PPKM perlu diperpanjang.

Selain mendapat dukungan perpanjangan PPKM, kebijakan ini  mendapatkan penolakan dari sejumlah pedagang hingga mahasiswa. Diperpanjang atau tidak, Pemerintah harus mampu memutuskan keputusan terbaik untuk kebaikan bersama meskipun tidak dapat memuaskan semua orang. (iu)