Update.com| Menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  yang memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 2-4 di Provinsi Jawa-Bali hingga 16 Agustus 2021, Partai keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar pemerintah memperhatikan beberapa hal ini agar situasi tidak semakin rumit.

Melalui Sukamta,  Ketua DPP PKS mengatakan saat ini situasi terasa lebih rumit, di satu sisi masih tinggi tingkat penularan dan juga kematian akibat Covid-19, di sisi lain rakyat bawah menjerit karena semakin beratnya kondisi ekonomi.  Sukamta juga menjelaskan, alasan situasi saat ini semakin pelik  karena kebijakan PPKM yang diterapkan pemerintah tidak sesuai dengan aturan UU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Mengapa situasi yang pelik ini terjadi, menurut saya karena penanganan COVID dengan kebijakan PPKM ini tidak berangkat dari formula UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah membuat kebijakan dengan berganti-ganti istilah yang malah membingungkan banyak pihak,” kata Sukamta melalui sebuah  keterangannya, hari ini, Selasa (10/08/2021).

Pada kesempatan itu Sukamta menyarankan agar pemerintah memperhatikan beberapa hal ini agar situasi tidak semakin rumit. Dia meminta pemerintah mengutamakan perlindungan dan keselamatan rakyat di tengah pandemi.

“Saat ini angka kematian harian masih di atas 1.000, tertinggi di dunia. Pemerintah harus fokus menekan angka kematian dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai hingga ke daerah-daerah,” beber Sukamta.

Saran yang disampaikan Sukamta agar pemerintah memperhatikan ekonomi masyarakat. Dia menekankan agar pemerintah memberikan bantuan sosial secara tepat sasaran terhadap masyarakat yang terkena dampak.

Karena itu, anggota Komisi I DPR ini meminta agar kebijakan pembatasan ini dibarengi dengan pengetatan pintu masuk bagi WNA. Dia memperingatkan keteledoran pemerintah hingga varian delta masuk ke Indonesia.

“Jangan terulang keteledoran menjaga akses pintu masuk Indonesia, sehingga varian Delta bisa masuk dan membuat lonjakan kasus Covid yang sangat tinggi,” ujar Sukamta.

Sukamta juga mengingatkan soal kebocoran data pribadi. Dia mengaku menemukan adanya beberapa kali kebocoran data yang terjadi di tengah situasi pandemi. Semua ini harus diusut secara tuntas dan ini juga mengingatkan betapa mendesaknya keberadaan UU Perlindungan data. (iu)