Isuterkini.com| Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan pada Januari 2024 telah mengumpulkan sebanyak Rp 71,72 miliar yang berasal pajak kripto dan financial technology. Pajak yang berasal dari kripto berhasil terkumpul Rp 39,13 miliar, sementara sisanya yakni 31,59 miliar dari financial technology.
“Untuk pajak kripto saat ini sudah terkumpul di bulan Januari di angka Rp 39,13 miliar,” kata Suryo saat konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024, secara virtual, hari ini, Kamis (22/02/24).
Lebih lanjut Surya menerangkan, untuk pajak kripto tercatat sebanyak Rp 18,2 miliar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, kemudian Rp 20 miliar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi kripto.
Disampaikan juga, untuk fintech berbasis peer to peer lending (P2P), dari Rp 31,59 miliar tersebut rinciannya berasal dari PPh pasal 23 sebanyak Rp 20,5 miliar berasal dari PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 sebanyak Rp 12,09 miliar.
Kemenkeu mencatat realisasi pendapatan negara pada Januari 2024 mencapai Rp215,5 triliun atau setara 7,7 persen terhadap APBN. Diketahui pagu anggaran yang ditentukan tahun ini adalah Rp2.802,3 triliun.
Pendapatan negara ini didukung oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp172,2 triliun atau setara 7,5 persen dari target APBN sebesar Rp2.309,9 triliun. Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp149,2 triliun, atau baru mencapai 7,5 persen terhadap target APBN yang sebesar Rp1.988,9 triliun.
Dari penjelasan yang disampaikan oleh Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan (Menkeu) RI mengatakan perekonomian global di tahun 2024 masih dalam posisi yang lemah, meskipun inflasi secara global mengalami penurunan.
Penyebabnya, karena dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dan ekonomi global yang perlu diwaspadai, karena situasinya tidak membaik dan bahkan ada ketegangan-ketegangan baru.
“Perekonomian global 2024 diperkirakan masih dalam posisi yang lemah, dimana meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir,” kata Sri Mulyani.
BERITA UNTUK ANDA : Analis Perkirakan Harga Emas Berpotensi Turun Karena Dolar AS Berpotensi Menguat
Masih menurut Menkeu, dilihat dari ramalan lembaga dunia seperti IMF, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1 persen. Kemudian, World Bank memproyeksikan 2,4 persen atau lebih rendah dari kinerja perekonomian global tahun 2023.
Meskipun berbagai sentiment global memberi pengaruh pada Indonesia, Sri Mulyani meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 5 persen. Artinya, masih relatif dalam posisi yang cukup baik dibandingkan negara G20 maupnun di ASEAN.
Menkeu juga menjelaskan bahwa perkembangan inflasi global yang mulai menurun memberikan harapan akan terjadinya penurunan suku bunga, namun ini diperkirakan baru akan terjadi pada semester kedua.
Sri Mulyani melihat bahwa bagi negara-negara yang waktu 4 tahun lalu menggunakan instrumen fiskalnya untuk menghadapi pandemi covid, situasi inflasi serta suku bunga yang tinggi dalam jangka panjang, membuat ruang kebijakannya, baik fiskal maupun moneter diberbagai negara menjadi sangat terbatas. (it)
Meskipun belum ada regulasi yang mengatur, ternyata Kritpto sudah bisa sumbang pajak ya
Kapan ya pemerintah membuat regulasi agar kripto bisa jadi alat tukar seperti uang biasa umumnya
Ga tahu kapan yan mas, saya aja baru dengar namanya
Saya rasai di asia juga belum ada yang jadikan uang kripto sebagai alat tukar
Paling baru laku di amerika atau di eropa kali
Seharusnya sih sudah disiapkan regulasinya
Walaupun belum familiar ditelinga kita tapi sudah menyumbang pajak tuh
Betul juga ya, gimana hitung pajak nya tuh?
Regulatornya Kemenkeu atau siapa nih? apa sudah ada aturan ojk nya
wih.. mantap
gede juga penghasilan pajak dari Kripto
gede juga pajak Kripto untuk Negara.. berarti pemain kripto termasuk penyumbang pajak juga dong