Update.com| Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, memilih dalam bentuk penerapannya jangka pendek dan rata-rata diperpanjang setiap minggu.  sebagai panglima tertinggi penanganan pandemi covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan alasannya melalui pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD dan DPR, hari ini,  Senin (16/08/2021).

Dalam penjelasan yang disampaikan Jokowi mengatakan bahwa Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan.

Masih menurut Jokowi,  kebijakan strategi penanganan COVID-19 memang harus dilakukan secara dinamis. Oleh karena itu penyesuaian mengenai pengetatan dan pelonggaran aktivitas dilakukan setiap minggu.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten.

“Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat,” kata Jokowi.

Presiden juga menyampaikan bahwa program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja juga terus ditingkatkan.  Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen.

Jokowi memaparkan bahwa yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional. Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita.

Dikabarkan oleh Jokowi bahwa struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55% dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor. Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus kita percepat. (iu)