Update.com| Dalam rapat bersama Komisi X DPR, hari ini, Rabu (25/08/2021) Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan  Kebudayaan  Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek)  sampaikan bahwa wilayah di PPKM level 1-3 bisa selenggarakan sekolah tatap muka.

Dalam penjelasan lebih lanjut Nadiem menyebutkan bahwa persyaratan vaksinasi tidak diwajibkan bagi siswa untuk masih sekolah, tapi tenaga pendidik lah yang wajib sudah divaksin secara lengkap.

Ia menjelaskan saat ini terdapat 63 persen sekolah di Indonesia yang berada di wilayah PPKM level satu sampai tiga. Artinya 63 persen sekolah di Indonesia sudah memungkinkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

“Saat ini yang boleh melakukan tatap muka adalah semua di PPKM level 1-3 dan vaksinasi tidak menjadi kriteria, tapi di level 1-3 ada yang wajib memberikan opsi tatap muka, yang wajib itu kriteria kalau guru dan tenaga pendidik sudah divaksinasi lengkap,” kata Nadiem.

Menurut Nadiem,  keputusan SKB 4 menteri sudah cukup jelas mengenai aturan pembukaan sekolah tatap muka. Dia berharap masyarakat untuk aktif melapor kepada pemda jika menemukan sekolah yang masih belum dibuka.

“SKB 4 menteri sudah jelas PPKM level 1-3 boleh dilakukan tatap muka, jadi bagi yang di level 1-3 yang belum melakukan tatap muka. Masyarakat bisa mendorong pemdanya untuk bisa melaksanakannya,” tutur Nadiem.

Nadiem juga mneyebutkan  mayoritas orang tua sudah ingin anaknya untuk masuk ke sekolah kembali. Dirinya yang juga memiliki tiga orang anak pun merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada Komisi X DPR RI agar mendorong daerah-daerah yang sudah masuk PPKM Level 1-3 untuk melakukan sekolah tatap muka.

Secara khusus untuk sekolah di daerah terpencil  yang sulit mengakses internet menurutnya, daerah-daerah tersebut juga bisa membuka sekolah tatap muka. Itulah sebabnya, Nadiem meminta bantuan kepada anggota Komisi X melapor dan memberikan imbauan agar daerah-daerah itu membuka sekolah tatap muka.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengatakan perlu ada tindaklanjut yang konkret dari Kemendikbudristek terkait dorongan terhadap pemda ini. Sebanyak 63 persen sekolah yang sudah bisa buka ini mestinya bisa segera dituntaskan. (iu)