Update.com| Habib Aboe Bakar Al-Habsy,  politisi Partai keadilan Sejahtera (PKS) yang juga merupakan Sekretaris Jenderal PKS berpandangan bahwa terkait rencana Amendemen Konstitusi UUD 1945 pada saat ini tidaklah tepat.

Aboe Bakar Al-Habsy memberi alasan karena rakyat sedang menghadapi duka dan kesusahan. Banyak rakyat yang ditinggal wafat sanak saudara, banyak juga yang sedang berjuang melawan Covid-19, belum lagi banyak sekali yang berjuang bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi yang semakin sulit.

Masih menurutnya, Jika saat ini pembahasan amendemen UUD 1945 diteruskan,  menunjukkan bahwa seolah tidak peka dengan situasi, apalagi ketika yang dibahas adalah penambahan masa jabatan Presiden.

“Jika dipaksakan rakyat tentu akan melihat ada pihak yang lebih mementingkan kekuasaan dari pada nasih rakyat,” kata Aboe Bakar Al-Habsy melalui sebuah keterangan, hari ini,  Rabu (18/08/2021).

Aboe Bakar Al-Habsy yang juga merupakan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR itu menegaskan, pada situasi seperti saat ini, seharusnya semua elemen bangsa saat ini fokus dan berupaya untuk menangani pandemi.

Prioritaskan  layanan kesehatan untuk mengurangi risiko kematian akibat Covid-19, maupun dalam upaya pemulihan ekonomi agar rakyat bisa makan dan bertahan hidup ditengah penurunan ekonomi dimasa PPKM.

“Lebih urgen jika saat ini kita menyiapkan roadmap jangka panjang penanganan Covid-19. Karena kita pahami Salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Jadi tidak ada yang lebih penting dari pada keselamatan rakyat, ini harus kita pegang teguh,” papar Aboe Bakar Al-Habsy.

Masih menurutnya, road map jangka panjang Indonesia dalam menangani Covid-19 ini sangat diperlukan agar kebijakan dalam pandemi ini jelas peta jalannya. Jangan sampai rakyat melihat penanganan pandemi hanya berganti ganti nama saja tanpa orientasi yang jelas. (iu)