Isuterkini.com|  Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampaikan  pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dalam pemaparannya, Jokowi mengatakan APBN 2025 dirancang fleksibel Jokowi memastikan program presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam RAPBN 2025.

Lebih lanjut Presiden Jokowi  mengatakan APBN 2025 menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan melalui kebijakan jangka pendek yang masuk RAPBN 2025.

Salah satu ialah program makan bergizi gratis yang menjadi janji Prabowo saat Pilpres 2024. Jokowi mengatakan program itu ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi seta menguatkan kesejahteraan dan pemerataan.

“Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel,” kata Jokowi dalam sidang paripurna DPR, Jakarta, Jumat (16/08/24).

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menjelaskan gambaran besar RAPBN 2025. Jokowi menerangkan belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.613 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan daerah. Jokowi mengatakan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah Rp 919,9 triliun.

“Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun, yang dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset,” papar Jokowi.

Sementara untuk  anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan. Kemudian diperuntukkan buat pemberantasan kemiskinan yang tepat sasaran, efektif dan efisien.

Jokowi menerangkan anggaran sebesar Rp 197,8 triliun untuk kesehatan. Anggaran itu untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular, seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Untuk anggaran infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Disampaikan bahwa anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp 919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerja sama antardaerah.

Ditegaskan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik. (it)