Isuterkini.com| Jeffrie Geovanie, Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mewacanakan ingin meniru Malaysia dengan membentuk koalisi permanen Barisan Nasional atau Barisan Rakyat di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Jeffrie di kanal YouTube Podcast Unpacking milik Zulfan Lindan beberapa waktu lalu. Pada kesempatan podcast itu, Jeffrie mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua. Menurut dia, koalisi permanen harus terhubung pada level partai tingkat pusat hingga daerah.
“Saya berkali-kali bilang sama tokoh, penting kita lahirkan sebuah konsep koalisi permanen yang bisa kita tiru nama seperti barisan nasional di Malaysia. Atau kita bisa pakai nama barisan rakyat,” kata Jeffrie.
Menyikapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan tak sepakat dengan usul PSI mengangkat Presiden Jokowi sebagai ketua Barisan Nasional. Ia menilai partai politik pasti enggan memberikan kedaulatan serta kebijakan partainya ke orang lain termasuk Jokowi.
“Tidak mungkin partai mau menyerahkan kedaulatan dan kebijakan partainya kepada seseorang atau Jokowi seperti yang diusulkan PSI tersebut,” kata Syarief seperti dikutip CNNIndonesia.com, hari ini, Kamis (14/03/24).
Alasan Syarief tak setuju dengan konsep itu lantaran perbedaan sistem pemerintahan antara Indonesia dengan Malaysia. Menurutnya, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, sedangkan Malaysia menganut sistem parlementer.
Tanggapan lain datang dari Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi merespon usulan Presiden Jokowi menjadi ketua Barisan Nasional, pimpinan besar koalisi Prabowo-Gibran. Budi berpendapat tak ada yang salah dengan usulan itu. Menurutnya, usulan itu sah-sah saja.
Budi Arie berpendapat tak ada yang salah dengan usulan itu, namun demikian ia enggan berspekulasi terlalu jauh. Dia hanya mengatakan Projo akan selalu bergerak sesuai arahan Presiden Jokowi. Menurutnya, pihaknya memilih untuk memantau dinamika politik yang sedang berjalan. Budi menyebut persoalan koalisi sebaiknya dibicarakan setelah hasil resmi Pilpres 2024 terbit.
Sementara itu, Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno angkat suara soal wacana koalisi permanen Barisan Nasional partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Sandi meyakini tak ada yang permanen dalam politik. Namun, ia menyebut PPP selama ini terus mendukung program pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo.
Lebih lanjut Sandiaga menyebutkan dalam dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, PPP selalu berada di barisan koalisi pemerintah. Jika yang dimaksud permanen berada di koalisi pemerintah, PPP selama ini terus melakukannya.
Akan tetapi Sandiaga menekankan bahwa partainya saat ini belum menentukan sikap apakah akan terus mendukung pemerintah atau menjadi oposisi. Menurutnya, PPP masih fokus mengawal hasil rekapitulasi penghitungan suara hingga 20 Maret mendatang. (it)
Bisa aja tuh PSI usulin Barisan Nasional, baguslah ditolak demokrat
PSI cari muka ke pak Jokowi tuh
Atau jangan jangan wacana ini salah satu cara baru utk bagi bagi kuasa
Mereka bagi bagi kuasa rakyat kebagian sampahnya
Dari dulu pak Jokowi ga berwacana, mereka yang di Parpol terus berwacana
Semoga aja pada tobat tidak buat wacana aneh aneh seperti itu
Kerja politik para politisi kita cuma berwacana tok