Isuterkini.com|  Aktivis Hak Asasi Manusia Usman Hamid beri tanggapan soal sistem demokrasi Indonesia saat ini yang dikatakan banyak terjadi kecurangan terkait Pilpres 2024. Hal tersebut dikatakan oleh Usman dalam 33 jam Live Podcast gerak 98 Menjaga Demokrasi di kanal Youtube Gerakan Aktivis 98, Selasa (13/02/24) kemarin.

Dalam penjelasan Usman mengatakan, ada satu hal yang cukup menonjol dalam bulan-bulan terakhir ini adalah usaha-usaha untuk mendorong politik perjuangan, jadi misalnya sekarang ada gerakan salam empat jari.

Ia juga menyoroti soal  ada usaha untuk mengalahkan Jokowi bersama pilihan politiknya yaitu Prabowo dan anaknya Gibran dengan mencoba mendorong persatuan antara kubu paslon 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dengan pihak capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Masih menurut Hamid, dorongan penyatuan kubu paslon 1 dan paslon 3 ini  kemudian diidentifikasikan bersama masyarakat dan kalangan aktivis, sama-sama mengalahkan skenario Pemilu yang mau dibuat satu putaran.

Baca Juga : Masuk Masa Tenang Pemilu 2024, Ma’ruf Amin Ajak Masyarakat Ciptakan Suasana Aman

“Dan kalau itu satu putaran hampir seluruh sarjana dan pengamat politik yang sangat kredibel mengatakan itu pasti dipenuhi dengan kecurangan,” kata Usman Hamid.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) lebih lanjut menjelaskan, sebenarnya pemilihan umum menjadi hal yang  penting untuk menegakkan demokrasi. Namun itu bisa terjadi bila pemilihan umum dapat berlangsung secara benar dan adil.

“Kalau kebebasan kita sudah merosot, oposisi parlemen kita sudah tidak ada, sebenarnya satu-satunya yang kita punya dalam demokrasi Indonesia setelah kita menjalani reformasi adalah sistem pemilihan umum,” beber Usman Hamid.

Usman Hamid juga mengatakan bahwa hari ini masih ada sebagian orang yang ragu dengan integritas demokrasi yang dipenuhi dengan kecurangan administrative dan  kecurangan politik oleh pihak tertentu.

“Kita saksikan besok bagaimana pemilihan itu akan berlangsung, tentu saya berharap tidak ada kerusuhan elektoral, kekerasan elektoral, konflik elektoral apalagi sampai terjadi apa yang diprediksi oleh Prafesor Rahmat Syafaat dari Universitas Brawijaya, sebagai kaos, sebagai kemungkinan terjadinya kaos,” papar Usman Hamid.

Baca Juga : Jelang Pencoblosan Prabowo Diisukan Terlibat Korupsi, Kata Yusril hoaks terbesar Dan Pembusukan Politik

Seperti halnya masih terjadi praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), itu menggambarkan ironi kemunduran demokrasi. Padahal reformasi merupakan cita-cita menuju kehidupan yang lebih demokratis, serta bebas korupsi. Masa reformasi menandai berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru.

Ia bersama kelompok civitas academica Universitas Trisakti terdiri dari dosen, guru besar, mahasiswa dan alumni menyerukan maklumat bertajuk Trisakti Melawan Tirani. Ia menyinggung, dugaan praktik nepotisme ketika pimpinan lembaga legislatif merupakan kerabat dari kepala negara. Kondisi itu diperparah, ketika memberi tiket kepada seseorang untuk  maju di Pilpres 2024. (it/nt)